Disdik DKI Kawal Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Sebanyak 1.400 kepala sekolah (kepsek) SD, SMP, SMA/SMK se Jakarta Timur, dikumpulkan di GOR Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, para kepsek diminta ikut mengawal pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi yang mampu menghilangkan pungli dan kekerasan di sekolahnya masing-masing.

" Saya mendapatkan pesan singkat dari gubernur. Yakni agar pendidikan di Jakarta tanpa ada diskriminasi. Walau singkat namun maknanya luas. Makanya seluruh kepala sekolah hari ini kita kumpulkan untuk diberikan pengarahan"

"Saya mendapatkan pesan singkat dari gubernur. Yakni agar pendidikan di Jakarta tanpa ada diskriminasi. Walau singkat namun maknanya luas. Makanya seluruh kepala sekolah hari ini kita kumpulkan untuk diberikan pengarahan," ujar Arie Budhiman, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Jumat (6/2).
Disebutkan Arie, sejak Januari hingga 6 Februari ini, pihaknya sudah mendapatkan 107 aduan masyarakat terkait dengan pendidikan. Dari jumlah itu, 52 persennya berupa soal pungli dan 29 persen soal kekerasan yang menimpa siswa. Selebihnya mengenai sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai.
Namun sayangnya, setelah ditindaklanjuti, tidak seluruhnya aduan benar. Tercatat ada 16 aduan yang ditelusuri dan dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun hukumannya 4 kepala sekolah dan 5 guru diberikan sanksi tegas. Sisanya masih dalam proses pemeriksaan.
"Namun sayangnya kebanyakan aduan itu banyak yang bodong. Karena setelah ditelusuri tidak ada bukti dan saksi pendukung. Setiap aduan yang masuk tetap kami respons dan tindak lanjuti," tukas Arie.
Sementara, untuk menjabarkan pendidikan tanpa diskriminasi itu, Arie memiliki 7 hal penting yang harus dilakukan para kepala sekolah. Di antaranya, hentikan perilaku menyimpang, perlunya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan terhadap guru, perlunya peningkatan prestasi pendidikan, optimalisasi penyerapan APBD dalam bentuk kegiatan yang menyangkut pendidikan, dan mengintegrasikan sistem informasi pendidikan yang lebih mudah diakses orangtua murid.
Sementara itu, Kasudin Pendidikan Jakarta Timur Zona II, Didi Sugandi mengatakan, para kepala sekolah harus memahami arti 7 program Dinas Pendidikan. Pihaknya akan menagih janji komitmen para kepala sekolah tersebut. Jika ada yang melanggar tentunya sanksi tegas akan diberikan pada kepala sekolah.
"Saya akan menagih janji para kepala sekolah. Reformasi di segala bidang sekarang ini sedang berjalan. Para kepala sekolah harus benar-benar memahami maknanya. Kita akan berikan sanksi tegas pada siapa saja yang melanggar 7 komitmen bersama itu," tegasnya.